Jakarta, Sayangi.com – Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,002 triliun.
Secara rinci, efisiensi anggaran dilakukan pada uraian Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp542,18 miliar menjadi Rp589,25 miliar dari pagu semula Rp1,13 triliun.
“(Kedua), Program Dukungan Manajemen pagu semulanya Rp839,52 miliar menjadi Rp378,80 miliar, yang berarti ada efisiensi Rp460,71 miliar,” ucap Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dikutip di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan bahwa Bappenas telah menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Penyampaian ini dilakukan pada saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026.
Bappenas disebut melakukan efisiensi anggaran dalam rangka memperbaiki tata kelola dan tata kerja sumber daya (tenaga, biaya, dan waktu), sehingga menghindari pengeluaran yang tak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja.
“Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional..dalam melakukan efisiensi anggaran telah dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu, sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum, serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatory kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” ungkap Misbakhun.
Komisi XI DPR RI turut menerima penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan memahami kebutuhan tambahan anggaran kegiatan yang perlu dibiayai oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN TA 2025 sebesar Rp476,1 miliar. Hal ini memperkuat kegiatan prioritas nasional Rp152,1 miliar dan kegiatan rutin/operasional Rp324 miliar.
“Untuk itu, pembahasan usulan tersebut diselesaikan di tingkat pemerintah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pelaksanaan pemanfaatan anggaran ke depan.
“Berdasarkan arahan Presiden tersebut, pemanfaatan anggaran pertama-tama tetap harus bisa menciptakan lapangan kerja, harus meningkatkan produksi dan produktivitas yang terukur, harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi, dan juga serta harus memberikan terobosan teknologi, karena ini merupakan bagian daripada AstaCita 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat,” ujar Rachmat.
