Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12).
Komisioner KPU August Mellaz mengatakan mereka yang menjadi panelis merupakan sosok yang kompeten di bidangnya. Dari daftar nama yang dirilis, mayoritas panelis merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri di tanah air.
“Kami sudah mendapatkan konfirmasi yang akan menjadi panelis untuk debat yang pertama,” kata August di Kantor KPU, Sabtu.
Adapun mereka yang menjadi panelis adalah Mada Sukmajati (pakar ilmu politik UGM), Rudi Rohi (pakar Ilmu politik Undana), Lita Tyesta (ahli hukum tata negara Undip), dan Khairul Fahmi (pakar hukum Unand).
Kemudian ada juga Agus Riewanto (pakar hukum tata negara UNS), Susi Dwi Harijanti (pakar hukum tata negara Unpad), Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Universitas Jember),
KPU juga menjadikan Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik sebagai panelis. Lalu ada Al Makin (Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga), Gun Gun Heryanto (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Wawan Mas’udi (Dekan Fisipol UGM).
Seluruh panelis, lanjut August Melasz, akan menjalani karantina mulai Minggu (10/12) sampai hari berlangsungnya debat di Jakarta. Mereka pun akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan.
KPU RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Debat pertama dan kedua digelar pada tanggal 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.
Sementara itu, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024. Lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.
Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.
Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Lalu, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. (An)
